Ketika Pendamping Terbatas, Progres Kampung Ikut Melambat

 

Papua Selatan memiliki karakteristik wilayah  yang luas, akses antar kampung yang terbatas, serta kondisi sosial budaya yang beragam. Dalam konteks tersebut, keberadaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) menjadi faktor strategis dalam memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan kampung berjalan sesuai ketentuam dan kebutuhan masyarakat.  Namun demikian  keterbatasan jumlah TPP di lapangan berdampak nyata terhadap progres pembangunan kampung.

Kondisi kekosongan TPP di Papua Selatan dari 4 kabupaten  adalah sebagai berikut:

• Kabupaten Merauke 22 distrik dan 179 kampung  2 distrik  kekosongan Pendamping Distrik, distrik Ulilin 11 kampung kekosongan PD, ada 2 Pendamping Lokal  dan distrik Padua 5 kampung  kekosongan Pendamping Desa, ada 1 orang Pendamping Lokal Desa
• Kabupaten Boven Digoel 20 distrik  dan 112 kampung kekosongan Pendamping Desa pada distrik Kombay 5 kampung, namun ada 1 Pendamping Lokal Desa semntara disrik Kawagit 6 kampung kekosongan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
•  Kabupaten 15 distrik dan 162 kampung  kekosongan Pendamping ada 6 distrik, distrik 4 yaitu distrik Mambioman Bapai 15 kampung  ada 2 orang,  Edera 6 kampung  ada  PLD  2 orang, Haju 19 ada PLD 3 orang, Passue 13 kampung ada PLD sementara 2 distrik,  Passue Bawah 8 kampung dan distrik Ti Zain 8 kampung  kekosongan  Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa. 
• Kabupaten Asmat 25 distrik, 224 kampung, kekosongannya ada di 6 distrik  antara lain distrik Akat 5 kampung ada 2 orang PLD, Pulau Tiga 11 kampung ada 1 PLD, distrik Der Koumur 6 kampung ada 1 orang PLD, Kopay 10 kampung ada 1 orang PLD, Ayaib 6 kampung kekosongan PD dan PLD dan distrik Koroway Buluanop 8 kampung ada 2 orang P endamping Lokal Desa. 

Kondisi kekurangan pendamping menyebabkan satu TPP mendampingi beberapa kampung dengan jarak dan akses tidak mudah. Akibatnya, pendampingan belum  dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.  Pendamping sering berfokus pada  pada aspek administratif, sementara penguatan aparatur kampung, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat belum optimal.

Dampak yang paling dirasakan adalah lambatnya progres  pelaksanaan program kampung, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik, hingga penyusunan laporan. Program prioritas seperti pencegahan stunting, ketahanan pangan, penguatan BUMDes memerlukan pendampingan yang konsisten namun keterbatasan  pendamping membuat implementasinya belum maksimal. Selain itu, monitoring dan pengendalian belum berjalan  optimal sehingga  permasalahan di lapangan sering teridentifikasi terlambat.

Untuk menjawab tantangan  tersebut, perlu beberapa langkah strategis,  antara lain penguatan jumlah dan distribusi TPP sesuai dengan kondisi  geografis Papua Selatan, optimalisasi peran TPP melalui pemanfaatan pendamping berbasis digital sebagai solusi sementara, serta fokus pada peningkatan kapasitas aparatur kampung agar lebih mandiri dalam pengelolaan program dan kegiatan.

Keterbatas Tenaga Pendamping Profesional Papua Selatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi menjadi isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kecepatan pembangunan kampung. Oleh karena itu, kebijakan  pendampingan yang adaptif dan kontektual menjadi kunci untuk menjaga progres pembangunan kampung yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan.

 

                                                                                                           Penulis

                                                                                                      Yosefina Regina Suwae

                                                                                               TAPM Provinsi Papua Selatan